Jejak Perempuan dalam Sejarah Islam Nusantara

Perkembangan Islam di Nusantara tidak dapat dipisahkan dari peran perempuan, yang menjadi bagian penting dalam persebaran Islam maupun dalam menyiapkan anak-anaknya sebagai kader mujahid muballigh yang berjuang menegakkan syiar Islam di berbagai wilayah. Sejarah mencatat bahwa kehadiran perempuan bukan hanya sebagai pendamping suami atau pengasuh anak, tetapi juga sebagai pendidik generasi ulama, penggerak dakwah, pemimpin pemerintahan, dan peletak dasar peradaban Islam di tanah air.

Di antara deretan perempuan hebat abad ke-15–16 pada zaman Walisongo adalah Nyai Ageng Manila, istri Sunan Ampel. Dari keberkahan tangan dinginnya dalam mendidik anak-anak, lahirlah dua sunan besar yang kemudian menjadi anggota Walisongo, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Drajat. Nyai Ageng Manila menjadi teladan perempuan salehah yang berperan sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya — sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ: “Al-ummu madrasatul ula” (ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya). Dari rahim dan pendidikan para ibu yang berilmu inilah lahir para ulama dan pemimpin dakwah besar di Nusantara.

Kemudian, ada pula Nyai Ageng Gede Pinatih binti Sayyid Pandhita, keponakan Sunan Ampel, yang dikenal sebagai syahbandar atau kepala pelabuhan Gresik. Ia adalah salah satu perempuan yang memiliki kedudukan strategis di bidang ekonomi dan politik pada masanya. Nyai Ageng Gede Pinatih juga merupakan ibu angkat dari Sunan Giri, yang kelak menjadi tokoh besar penyebaran Islam di Nusantara bagian timur. Dikenal sebagai hartawan yang dermawan, ia menjadikan kekayaan bukan sebagai alat kemegahan, melainkan sarana untuk menegakkan dakwah Islam.
Dari peranannya, kita melihat bagaimana perempuan mampu menjadi penggerak ekonomi umat tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman, bahkan menjadikan aktivitas sosial dan perdagangan sebagai bagian dari dakwah.

Sunan Giri sendiri kemudian dikenal sebagai ulama besar yang memimpin Majelis Walisongo setelah wafatnya Sunan Ampel. Ia mendirikan pusat pendidikan Islam yang melahirkan banyak ulama, dan dakwahnya menjangkau berbagai daerah seperti Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Beberapa murid terkenalnya seperti Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Patimang, dan Datuk Ri Tiro menyebarkan Islam ke wilayah Sulawesi Selatan dan Sumatra. Semua ini tentu tidak lepas dari pendidikan, kasih sayang, dan bimbingan perempuan-perempuan hebat di sekelilingnya.

Perempuan tangguh lainnya adalah Nyai Ageng Malokah, putri Sunan Ampel yang menjadi Adipati Lasem setelah wafat suaminya, Adipati Wiranegara. Dalam sejarah Lasem, ia dikenal sebagai sosok yang religius, berani, dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Ia tidak hanya memimpin pemerintahan dengan bijak, tetapi juga turut membantu dakwah adiknya, Sunan Bonang, di Bonang–Binangun. Melalui santri-santri yang dididik di Pesantren Bonang–Binangun, ajaran Islam menyebar semakin luas hingga ke Madura, Bawean, Kalimantan, Sulawesi, Sumbawa, Ambon, dan Ternate.
Kepemimpinan Nyai Ageng Malokah menjadi bukti nyata bahwa Islam di Nusantara tidak menghalangi perempuan untuk menjadi pemimpin publik, selama mereka memiliki ilmu, akhlak, dan niat yang benar.

Selain para perempuan pada masa Walisongo, muncul pula tokoh agung lainnya pada abad ke-17, yaitu Sulthanah Shafiatuddin Syah binti Sultan Iskandar Muda, istri Sultan Iskandar Tsani. Ia memerintah Kesultanan Aceh Darussalam selama 34 tahun (1644–1675 M). Pemerintahannya menjadi salah satu babak emas dalam sejarah kerajaan Islam di Asia Tenggara.
Setelah ia wafat, tahtanya diteruskan oleh putrinya, Sulthanah Nurul Alam Naqiyatuddin Syah (1675–1678 M), lalu oleh Sulthanah Inayah Zakiyatuddin Syah / Putri Raja Setia (1678–1688 M), dan terakhir Sulthanah Kamalat Syah (1688–1699 M). Dalam kurun waktu lebih dari setengah abad, Kesultanan Aceh dipimpin oleh empat perempuan berturut-turut — sebuah fakta sejarah yang menegaskan bahwa dalam sistem politik Islam di Nusantara, perempuan dapat menjadi pemimpin tertinggi tanpa menyalahi syariat.

Di bawah pemerintahan Sulthanah Shafiatuddin Syah, Aceh mengalami kemajuan luar biasa dalam bidang keagamaan, ilmu pengetahuan, dan diplomasi internasional. Banyak ulama besar yang datang ke Aceh, seperti Syaikh Abdurrauf as-Singkili, Syaikh Nuruddin ar-Raniri, dan Syaikh Yusuf al-Maqassari, yang menjadikan Aceh sebagai pusat kajian Islam di Asia Tenggara.
Atas kemajuan ini, Kesultanan Turki Utsmani memberikan gelar kehormatan “Serambi Makkah” kepada Aceh. Julukan itu tidak hanya simbol kebanggaan, tetapi juga pengakuan atas peran Aceh dalam menyebarkan Islam dan menegakkan ilmu pengetahuan.

Yang menarik, Sulthanah Shafiatuddin Syah juga memberdayakan perempuan dalam pemerintahan. Ia mengangkat tokoh-tokoh perempuan untuk duduk dalam dewan harian kerajaan, seperti Si Nyak Bunga, Siti Cahaya, Si Mawar, dan Siti Awan. Perempuan-perempuan ini terlibat aktif dalam urusan administrasi, diplomasi, dan sosial keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam, khususnya dalam tradisi Nusantara, memberikan ruang bagi perempuan untuk tampil di ruang publik, berperan dalam pembangunan, dan ikut menentukan arah kebijakan negara.

Dari fakta sejarah di atas, terbukti bahwa Islam tidak mengekang atau membatasi karier perempuan, selama berada dalam koridor syariat. Islam justru memuliakan perempuan dengan memberikan hak untuk belajar, bekerja, berdakwah, bahkan memimpin masyarakat. Pandangan orientalis seperti Snouck Hurgronje, yang menuduh Islam mengekang perempuan, jelas keliru dan bertentangan dengan bukti sejarah Nusantara.
Dalam realitasnya, perempuan justru menjadi pelopor, pendidik, dan penggerak peradaban Islam di berbagai daerah, dari Gresik hingga Aceh, dari Jawa hingga Sumatra.

Pandangan keliru inilah yang kemudian sempat memengaruhi pemikiran Raden Ajeng Kartini. Ia merasa terkungkung oleh aturan sosial yang dikira berasal dari ajaran Islam. Padahal, yang membatasi ruang gerak perempuan pada masa itu lebih bersumber dari budaya feodal dan sistem kolonial Belanda, bukan dari Islam. Dalam Islam, perempuan sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu sebagaimana laki-laki, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah.”

Dengan demikian, semangat Kartini untuk menuntut ilmu sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya ilmu bagi kemajuan umat. Melalui perjuangan panjang, perempuan Nusantara telah menorehkan tinta emas yang mengangkat nama bangsa. Mereka yang dahulu dianggap hanya sebagai “konco wingking” ternyata mampu menjadi ulama, pendidik, bahkan penguasa yang dihormati. Perjuangan mereka dilanjutkan oleh generasi berikutnya, seperti Cut Nyak Dien, Syaikhah Fathimah al-Palimbani, Syaikhah Fathimah Rokan, Syaikhah Zainab al-Jukjawi, Syaikhah Rahmah el-Yunusiyah, dan Syaikhah Khairiyah Hasyim.

@almusrimedia

Jihad Utama Mengatakan Kebenaran di depan Penguasa Zalim

Pemimpin yang lalim dan tidak adil akan menimbulkan kerusakan di wilayah yang dipimpinnya. Mereka sering kali membuat keputusan yang merugikan dan mengikis hak-hak rakyat.   Lebih ironis lagi, mereka cenderung menggunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi, sementara kebutuhan dan kesejahteraan rakyat diabaikan. Padahal, seorang pemimpin sejatinya hadir untuk membawa kemaslahatan dan melindungi kedaulatan rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat tidak boleh tinggal diam ketika melihat seorang pemimpin berbuat zalim. Mereka memiliki hak dan kewajiban untuk menyuarakan kebenaran dan menentang segala bentuk tindakan yang menyimpang dari keadilan dan kebenaran.

Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah saw menyebutkan, di antara jihad yang paling utama adalah suara keadilan yang diucapkan di hadapan pemimpin yang lalim dan tidak adil. Rasulullah saw bersabda: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya, “Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” (HR Abu Dawud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Merujuk pada pendapat ‘Abdurrahman al-Mubarakfuri, maksud dari “penguasa yang zalim” adalah pemimpin yang berbuat kezaliman menggunakan kekuasaannya. Sementara maksud dari “kalimat” dalam hadits tersebut adalah seruan kepada pemimpin untuk menegakkan kebenaran dan menghentikan tindak kezaliman yang mereka lakukan. Seruan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik ucapan, tulisan, dan lain semacamnya. Al-Mubarakfuri menyebut:

وَالْمُرَادُ بِالْكَلِمَةِ مَا أَفَادَ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ مِنْ لَفْظٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَكِتَابَةٍ وَنَحْوِهَا

Artinya, “Yang dimaksud dengan kalimat adalah ucapan yang mengandung perintah melakukan kebenaran atau larangan melakukan kemungkaran, melalui ucapan atau tulisan, dan juga media lainnya yang memiliki fungsi serupa.” (Tuhfatul Ahwadzi, [Beirut: Darul kutub Ilmiyah, t.t.], jilid XI, halaman 330).

Para ulama ahli hadits memiliki interpretasi yang beragam terkait alasan Rasulullah saw menyebut seruan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim dan tidak adil sebagai jihad yang paling utama. Di sini penulis berupaya mengutip beberapa pendapat ulama beserta argumentasinya.  

Menurut Imam al-Khattabi, sebagaimana dikutip oleh Imam Suyuthi dalam Mirqatush Shu’ud Ila Sunani Abi Dawud, Rasulullah saw menyebut seruan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim sebagai jihad yang paling utama karena menegakkan kebenaran di hadapan pemimpin yang lalim lebih sulit dan menantang dibandingkan dengan jihad melawan musuh-musuh Islam [dalam konteks perang].

Pemimpin yang zalim biasanya akan mengancam siapa pun yang berani menentang, terutama rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu, menurut al-Khattabi, seorang rakyat yang berani menyuarakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim menunjukkan keberanian yang luar biasa dan tidak mengenal rasa takut. Inilah alasan mengapa jihad melawan pemimpin yang zalim dianggap sebagai jihad yang paling utama. Ia menyebutkan:

وصاحب السُّلطان مقهور في يده فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرَّض للتلف وأهدف نفسه للهلاك، فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف.

Artinya, “Seseorang yang berada di bawah kekuasaan seorang pemimpin otomatis berada dalam kendali pemimpin tersebut. Maka, jika ia menyampaikan kebenaran dan memerintahkan pemimpinnya untuk berbuat kebaikan, otomatis ia telah menempatkan dirinya dalam bahaya dan menghadapkan dirinya pada kehancuran.  

Oleh karena itu, tindakan ini menjadi jenis jihad yang paling utama karena dirinya harus melawan rasa takut yang mendalam.” (Imam Suyuthi, Mirqatush Shu’ud Ila Sunan Abi Dawud, [Beirut: Darul Ibnu Hazm, 2012], jilid III, halaman 106).

Penafsiran lain mengenai alasan menyuarakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim disebut sebagai jihad yang paling utama, menurut Imam al-Muzhir, adalah karena ketika seorang pemimpin berbuat zalim, seluruh rakyatnya yang akan menderita akibat tindakan dan kebijakannya.  

Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang berani menyuarakan kebenaran untuk menghentikan kezaliman tersebut, ia telah berjuang demi kepentingan rakyat. (Mula al-Qari, Mirqatul Mafatih, [Beirut: Darul Fikr, 2002], jilid VI, halaman 412).

Di sisi lain, Syekh Muhammad bin ‘Alan  menegaskan bahwa menyuarakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim dianggap jihad yang paling utama karena tindakan tersebut mencerminkan kekuatan iman dan keberanian yang luar biasa dari orang yang melakukannya. (Dalilul Falihin, [Beirut, Darul Ma’rifah: 2004], jilid II, halaman 484).   Menyuarakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim merupakan kewajiban kolektif (fardhu kifayah). Artinya, setiap anggota masyarakat berhak dan berkewajiban untuk melakukannya, namun jika sudah ada sebagian yang menunaikannya, maka kewajiban ini gugur bagi yang lainnya.  

Menyuarakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim menjadi sangat penting agar mereka menghentikan segala tindakan yang merugikan rakyat dan menyimpang dari prinsip-prinsip kebenaran.   Namun, penting untuk diingat bahwa amar ma’ruf, atau menyuarakan kebenaran kepada pemerintah, harus dilakukan dengan cara yang bijaksana.

Imam al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumiddin menekankan bahwa amar ma’ruf kepada pemerintah sebaiknya dilakukan melalui nasihat yang baik dan penyampaian kebenaran dengan cara yang santun. Amar ma’ruf kepada pemerintah tidak boleh dilakukan dengan cara pemberontakan (bughat), karena menyampaikan kebenaran melalui pemberontakan hanya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Imam Al-Ghazali menyatakan:    

وَأَمَّا الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ ; فَلَيْسَ ذَلِكَ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يُحَرِّكُ الْفِتْنَةَ، وَيُهَيِّجُ الشَّرَّ، وَيَكُونُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنَ الْمَحْذُورِ أَكْثَرَ Artinya, “Adapun mencegah (kezaliman) dengan kekerasan, maka hal ini bukanlah kewenangan individu dari rakyat, karena tindakan tersebut dapat memicu fitnah, mengobarkan kejahatan, dan menyebabkan kerusakan yang timbul darinya menjadi lebih besar.” (Imam al-Ghazali, Ihya’ Ulumiddin, [Beirut, Darul Ma’rifah: t.t.], jilid II, halaman 343)

Senada dengan Imam Ghazali, Imam ar-Ramli berpendapat bahwa memberontak kepada pemimpin hukumnya haram sekalipun pemimpin itu zalim, karena melihat dampak yang akan ditimbulkan seperti fitnah, pertumpahan darah, dan kerusakan yang nyata pada suatu negara. Ia berkata:

يحرم الخروج على ولي الأمر وقتاله بإجماع المسلمين لما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة فى عزله أكثر منها في بقائه ولأننا تحت طاعته في أمره ونحوه مالم يخالف الشرع وإن كان جائرا Artinya, “Diharamkan untuk memberontak terhadap penguasa dan memeranginya berdasarkan kesepakatan (ijma’) kaum muslimin, karena hal tersebut akan menimbulkan fitnah, pertumpahan darah, dan kerusakan hubungan di antara umat. Kerusakan yang terjadi akibat menggulingkannya lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan karena tetap mempertahankannya.   Selain itu, ketidakbolehan memberontak dikarenakan kita harus taat pada pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat, meskipun penguasa tersebut zalim.” (Syamsuddin ar-Ramli, Ghayatul Bayan, [Beirut: Darul Ma’rifah, t.t.], halaman 15).

Pada kesimpulannya, kita akan sadar betapa pentingnya menyuarakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim agar ketidakadilan yang mereka lakukan dapat dihentikan. Terlebih dalam konteks negara demokrasi, menyampaikan aspirasi dan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang legal dan konstitusional. Meskipun demikian, menyuarakan kebenaran harus dilakukan dengan cara yang baik sesuai norma-norma syariat maupun aturan dalam undang-undang, tujuannya agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Wallahu A’lam